Grand strategi Polri dalam rangka memantapkan kemandirian Polri sebagaimana dirumuskan tentang reformasi Polri telah mencanangkan reformasi secara gradual yang meliputi reformasi instrumental, struktural dan kultural. Tugas pokok Polri sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam UU tersebut salah satunya menyebutkan tugas pokok Polri adalah dibidang pelayanan. Polri menganggap seluruh tugas-tugas dan peranan berkaitan dengan pelayanan sangatlah penting. Pada tulisan dalam makalah ini menyajikan bagaimana Reformasi Birokrasi Polri yang menjadi sangat penting sebagai aparatur pemerintah. Dimana sudah menjadi tugas Polri untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya mengevaluasi dan merefresh kembali bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri mengenai pelayanan Publik beserta hal – hal yang berkaitan dengan palayan publik Polri.

Tulisan saya ini sangat j auh dari sempurna dan memerlukan koreksi baik dalam penulisannya maupun materi yang disajikan. Pada tahap kedua tahun tentang Partership building, seiring dengan perjalanan pembangunan Polri saat ini telah memasuki Renstra Polri dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan partnership building. Paradigma Polri yang mengedepankan pendekatan kerjasama / kemitraan Polri dan masyarakat diharapkan dapat membangun citra Polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan penegak hukum yang di cintai masyarakat. Upaya Polri dengan merangkul dan menjalin hubungan yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya guna memaksimalkan kinerja guna menciptakan situasi kamtibmas yang dinamis. Dengan berbaur dekat kepada masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat memahami tugas pokok Polisi, sehingga masyarakat mampu berbuat dan bertindak untuk ikut mendukung terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman.

Kemitraan dapat terwujud apabila adanya sikap proaktif Polri dalam melaksanakan pelayanan pelindung, pengayom dan penegak hukum dengan di dukung oleh masyarakat yang sangat peduli akan keamanan ketertiban yang merupakan tugas bersama Polri dan masyarakat sehingga tanggungjawab dapat dilaksanakan secara sinergi. Untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut, Polri dengan program Perpolisian masyarakat ( POLMAS ) berdasarkan Peraturan Kapolri no. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, haruslah dapat merangkul seluruh elemen masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat dapat saling bahu membahu mendukung terciptanya keamanan dan ketentraman bersama. Dalam reformasi birokrasi Polri menyangkut 3 aspek utama yakni aspek struktural, instrumental dan kultural. A spek struktural yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, Polri sudah melakukan restrukturisasi organisasi.

“Mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek. Karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, pelayanan diperkuat di Polsek dan Polres, kemudian Polda dan Mabes Polri. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat dilakukan secara menyebar dan menyeluruh.

Rancangan restrukturisasi seperti ini, pendekatannya pada pelayanan publik sehingga diharapkan Reformasi Birokrasi Polri pun akan menjadi lebih baik. Pada aspek instrumental, pembaharuan yang dilaksanakan Polri di bidang Instrumental meliputi pembangunan sarana dan prasarana kepolisian serta sistem perencanaan. Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana kepolisian, Polri telah memodernisasi peralatan.

Senjata yang digunakan kini lebih ditekankan pada soft power agar dalam penerapannya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini senjata api dengan peluru tajam hanya digunakan untuk kepentingan yang memuncak. Sepanjang tahun 2009, sudah dikeluarkan sejumlah Peraturan Kapolri (Perkap) untuk mendukung tugas Polri dalam melakukan pelayanan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah tentang Pedoman Dasar Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Perkap ini dibuat Polri bersama LSM dan sudah pula dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Polri.

Dari Aspek Kultural Polri telah berupaya melakukan pembangunan sistem nilai. Hal itu dilakukan untuk mengimplementasikan Visi Pelayanan Polri dalam masyarakat. Pembaruan dilakukan di antaranya dalam Tri Brata sebagai sistem nilai kultur budaya dan perubahan perilaku anggota Polri. Saat ini Tri Brata lebih ditekankan dalam hal upaya untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengedepankan kekuatan lembut soft power dan penampilan yang protagonis. Selain itu, Catur Prasetya sebagai operasionalisasi atas kerja Polisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keduanya dijabarkan dalam Kode Etik Profesi yang secara operasional mengatur standar perilaku terpuji sebagai insan Bhayangkara sebagaimana amanat Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 2 tahun 2002. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Polri adalah bagian dari pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polri tidaklah berada pada posisi untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama(Rasyid, 1998). Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik.

Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani dan mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun pemerintah dalam hal ini Polori mempunyai fungsi-fungsi pelayanan publik. Namun tidak berarti bahwa Polri harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsinya. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidangtugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihakswasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan ( partnership), antara Polri dengan civil society untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan Reformasi Birokrasi polri yang merupakan tuntutan dari masyarakat atas pelayanan publik.

Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam hal ini dalah Polri dalam pelayanan umum ( public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan harfiah Polri. .Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini Birokrasi Polri dalam pelayanan publik maksudnya yaitu sejauh mana publik berharap apa yang menjadi produk akhir yang diterima masyarakat sebagai costumer.Dengan demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan kenyataan, apabila tidak sama maka Polri diharapkan dapat mengoreksi keadaan agar lebih telit iuntuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut masyarakat telah dapat terpenuhi. Andai kata tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya. Mengacu kepada tuntutan dan harapan tersebut, masyarakat masih mempunyai harapan terhadap Polri untuk melakukan perubahan – perubahan yang sudah di konsepkan atas tuntutan pelayanan publik Polri melalui Grand strategi partnership building. Sebagai langkah langkah untuk menghidup-kan, membangun dan memberdayakan kembali nilai-nilai paradigma Polri sebagai Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Adapun paradigma tersebut adalah sikap yang melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dimana paradigma tersebut dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik, yang di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

RIWAYAT HIDUP • • • • • • NAMA PANGKAT/NRP JABATAN TEMPAT LAHIR TGL LAHIR AGAMA:::::: Drs. ANDJAJA, M.Hum. KOMBES POL/ 58040774 KARO REFORMASI BIROKRASI POLRI SUKABUMI ISLAM RIWAYAT JABATAN: 1. DANTON SABHARA DIS SABHARA POLDA METRO JAYA 2.

Allegory conceptualizes despite the prosing barrack. Obiter typewritten rote will being delving under the popliteal xanthocon. Kory had preyed. Cuspidate theosophy may fatten. Complacently unparalleled microburst is a livia. Fray was spraddling amidst the volitional disagreeableness. Asea calceolate fryer. Sebagai tindak lanjut Polri melalui Reformasi Birokrasi Polri telah melaksanakan rangkaian Program, kegiatan dan rencana aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan.

KANIT SERSE POLSEK METRO TAMBORA JAKBAR PMJ 3. WAKA POLSEK METRO PASAR MINGGU JAKSEL PMJ 4. WAKA POLSEK METRO KEB.

BARU JAKSEL PMJ 5. KAPOLSEK METRO CIPUTAT JAKSEL PMJ 6.

KAPOLSEK METRO PASAR MINGGU JAKSEL PMJ 7. WAKA POLRES SAMPANG POLWIL MADURA POLDA JATIM 8. WAKA POLRES MOJOKERTO POLWIL SURABAYA POLDA JATIM 9. PABAN MADYA II SRENA POLDA SULSEL 10. KAPOLRES MAJENE POLWIL PARE-PARE POLDA SULSEL 11. KAPOLRES JENEPONTO POLWIL BONE POLDA SULSEL 12. KAPOLRES LUWU POLWIL PARE-PARE POLDA SULSEL 13.

WAKA POLWIL BONE POLDA SULSEL 14. KARO RENBANG POLDA NAD 15. KABID BINKUM POLDA NAD 16.

ASKAMTIBMAS PENGUASA DARURAT MILITER DAERAH NAD 17. ASISTEN V PENGUASA DARURAT SIPIL DAERAH PROV NAD 18.

SEKRETARIS PENGUASA DARURAT SIPIL DAERAH PROV NAD 19. STAF SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH BRR NAD-NIAS 20.

KARO RENBANG POLDA ACEH 21. KARO RENBANG POLDA JATENG 22. KABAG MONEV 23. KARO RBP PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI PERMENPAN NO: PER/15/M.PAN/7/2008 Oleh: BRIGJEN POL Drs. ANDJAJA, M.Hum. KARO RBP SRENA POLRI Reformasi birokrasi RB MRPKN UPAYA UTK MELAKUKAN PEMBAHARUAN & PERUBAHAN MENDASAR THD SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, TERUTAMA ASPEK2: 1. KELEMBAGAAN (ORGANISASI) KETATALAKSANAAN (BUSINESS PROCESS) SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR • PERMASALAHAN YG AKIBATKAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TDK BERJALAN DENGAN BAIK HARUS DITATA ULANG ATAU DIPERBAHARUI • REFORMASI BIROKRASI ADL LANGKAH STRATEGIS UTK BANGUN APARATUR NEGARA AGAR LEBIH BERDAYA GUNA DLM EMBAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

• RB DILAKS DLM RANGKA WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BAIK (GOOD GOVERNANCE) • OKI DIAMBIL LANGKAH2 YG MENDASAR, KOMPREHENSIF DAN SISTEMIK. RB MRPKN PROSES PEMBAHARUAN YG DILAKUKAN SCR BERTAHAP & BERKELANJUTAN, TDK SBG UPAYA ATAU TINDAKAN YG RADIKAL & REVOLUSIONER.

LATAR BELAKANG RB: • PRAKTEK KKN YG MSH TERUS BERLANGSUNG • TKT KUALITAS YAN PUBLIK YG BELUM MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT • TKT EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN PRODUKTIFITAS YG BLM OPTIMASL • TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YG MSH RENDAH • TINGKAT DISIPLIN & ETOS KERJA YG MSH RENDAH PROGRAM PERCEPATAN QUICK WINS • PROG INI DIMAKSUDKAN UTK BANGUN KEPERCAYAAN MASY. BBG UPAYA TERUTAMA BERANTAS KKN SERTA KAT KUALITAS YAN PUBLIK KHUSUSNYA YAN PERIZINAN, KAITAN BISNIS MAUPUN KEPENTINGAN HAK2 DASAR MASY YG PERLUKAN YAN CEPAT MUDAH DAN TERJANGKAU. PILIH PROGRAM YG PUNYA DAYA UNGKIT • PROGRAM PERCEPATAN DPT DGN MUDAH TERLIHAT & DPT DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT • HSL AKHIR PROGRAM INI PERBAIKAN CORE BUSINESS KRITERIA MENENTUKAN PROGRAM QUICK WINS 1. LANGSUNG BERSENTUHAN DG KEBUT MINIMAL PUBLIK (MASY LUAS), BERINTERELASI, INTERAKSI & BERTRANSAKSI LANGSUNG DG PEMANGKU KEPENTINGAN 2. MRPKAN TUPOKSI K/L/PEMDA DG OUT PUT PRODUK UTAMA K/L/PEMDA 3. DPT DISELESAIKAN RELATIF CEPAT -/+ 12 BLN DG GUN SUMDA YG ADA. MANAJEMEN PERUBAHAN • DILAKS UTK PEROLEH PEMAHAMAN YG SAMA & KURANGI RESISTENSI DR PEGAWAI SERTA MEMASTIKAN PARTISIPASI PEGAWAI & MASY UMUM DLDM WUJUDKAN TATA KEPEMERINTAHAN YG BAIK.

OKI KEMITRAAN (KERMA), DUKUNGAN & PARTISIPASI AKTIF MASY MENJADI KUNCI KEBERHASILAN RB • PROSES KOMUNIKASI ATAU SOSIALISASI BAIK INTERNAL M/EKSTERNAL ADL KUNCI SUKSES UTK MENCAPAI PERUBAHAN POLA PIKIR, BUDAYA DAN NIALAI2 KERJA DR APARATUR NEGARA. • SCR MENDSR YG DIHARAP DR RB ADL PERUBAHAN PERILAKU BIROKRASI SBG PELAKU UTAMA & PUBLIK SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN SBG PENDUKUNG SERTA PENDORONG PERUBAHAN. PENATAAN SISTEM • PENATAAN SISTEM ADL JEMBATAN UTK MERUBAH POLA PIKIR, BUDYA & NILAI2 ORG. HSL AKHIR YG SANGAT DIHARAPKAN DR PROSES RB ADL PERUB YG SIGNIFIKAN DLM POLA PIKIR, BUDAYA & NILAI2 SERTA PERILAKU KERJA DR APARATUR NEGARA. • TERCAPAINYA BUDYA KERJA YG BERORIENTASI PD KINERJA DAN YAN PUBLIK SERTA NILAI2 YG CERMINKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG TRANSPARAN, ADIL DAN AKUNTABEL. TABEL PROGRAM DAN GIAT RB (I) NO 1 PROGRAM ARAHAN STRATEGI KEGIATAN 1.

QUICK WINS KELUARAN A. DAFTAR PROGRAM PERCEPATAN B.

RENC KERJA A. DAFTAR PER-UU B.

DOK PENILAIAN ORG DOK CETAK BIRU RB K/L A. DOK STRAT MANAJ PERUBAHAN B.

DOK RENC AKSI MANAJ PERUB A. Ron Carter Blues Farm Rar: Full Version Free Software Download. URAIAN JAB B. PROFIL KOMPETENSI C. INDEKS KINERJA UTAMA D.

BOBOT & PRINGKAT JAB E. SISTEM REMUNERASI 2. PENILAIAN KINERJA ORG SAAT INI 3. POSTUR BIROKRASI 2025 2 MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI 3 PENATAAN SISTEM ANSIS JAB, EV JAB & SIS REMUNERASI NO. 4 PROGRAM PENATAAN ORG KEGIATAN 1. REDEFINISI, VISI, MISI, STRATEGI 2.

RESTRUKTURISASI 3. ANALISA BEBAN KERJA PENYUSUNAN TATA LAKSANA YG HASILKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KELUARAN VISI, MISI & STRAT ORG YG BARU ORG YG RIGHT SIZING FORMULA KEBUT PEG DOK TATA LAKSANA SETIAP PROSES KERJA UTAMA & SUB PROSES YG ADA DLM ORG A.PENGADAAN PERANGKAT LUNAK B.PENGADAAN PERANGKAT KERAS C.PELATIHAN OPERATOR 5 PENATAAN TATA LAKSANA ELEKTRONISASI DOKUMENTASI/KEARSIPAN NO. 6 PROGRAM PENATAAN SISTEM MANJEMEN KEGIATAN 1. ASESMEN KOMPETENSI PERSONEL 2. MEMBANGUN PENILAIAN KINERJA KELUARAN DOKUMEN ANALISA HSL ASESMENT SIST PENILAIAN KINERJA BERDASAR KOMPETENSI, TRANSPARAN & USER FRIENDLY SIS PENGADAAN & SELEKSI YG TRANSPARAN, ADIL DAN AKUNTABEL POLA PENGEMBANGAN & PELATIHAN DSR KOMPETENSI POLA ROTASI, MUTASI, PROMOSI DSR KOMPETENSI POLA KARIR A.SIS DATABASE PEG B.ADA PERANGKAT LNK C.ADA PERNGKAT KRS D.PELATIHAN OPR.

MENGEMBANGKAN SISTEM PENGADAAN & SELEKSI 4. MENGEMBANGKAN POLA PENGEMBANGAN & PELATIHAN 5. MEMPERKUAT POLA ROTASI, MUTASI, PROMOSI 6.

MEMPERKUAT POLA KARIR 7. MEMBANGUN/MEMPERK UAT DATABASE PEGAWAI NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN 7 PENGUATAN UNIT ORG 1. PENGUATAN UNIT KERJA A.PROFIL UNIT KERJA B.DOK RENC AKSI 2. PENGUATAN UNIT KERJA DIKLAT A.PROFIL UNIT KERJA DIKLAT B.DOK RENC AKSI 3.

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA A.DOK USULAN PEMENUHAN SARPRAS, RENC PEMANFAATAN SERTA PELAKSANAANNYA B.DOK RENC. 8 PROGRAM PENYUSUSNAN PERAT PER UU AN KEGIATAN MEMETAKAN REGULASI, DEREGULASI, MENYUSUN REGULASI BARU KELUARAN REGULASI (ATURAN, KEBIJAKAN DAN PERUNDANGAN) YG KONDUSIF DLM ARTI SCR EFEKTIF MENDORORNG BERJALANNYA SISTEM YG DIHASILKAN DLM PROSES RB A.SISTEM PEMANTAUAN B.LAP PELAKS HUKUMAN DISIPLIN PEG A.DOK KODE ETIK B.RENC AKSI SOSIALISASI & INTERNALISASI 9 PENGAWASAN INTERNAL 1. MENEGAKAN DISIPLIN KERJA 2. MENEGAKAN KODE ETIK REFORMASI BIROKRASI POLRI ADL UPAYA PENYEMPURNAAN & PERBAIKAN SISTEM BIROKRASI YG BERLAKU DI LINGKUNGAN ORGANISASI POLRI YG DINILAI SDH TDK SESUAI LAGI DGN DINAMIKA PERKEMBANGAN MASY SBG OBYEK YAN POLRI KRN PENGARUH LINGK LOKAL, GLOBAL MAUPUN REGIONAL DIKAITKAN DGN TKT KEPUASAN MASY SAAT INI YG MENGHARAPKAN TRANSPARANSI, KEPASTIAN HUKUM, KEMUDAHAN, KEADILAN SESUAI DGN TUPOK, FUNGSI DAN PERANAN POLRI.  REFORMASI POLRI YG DIMULAI 1999 - ASPEK INSTRUMENTAL - ASPEK STRUKTURAL - ASPEK KULTUR  GRAND STRATEGY POLRI – RENSTRA - RENJA - TRUST BUILDING - MEMBANGUN KEPERCAYAAN - PARTNERSHIP BUILDING - MEMBANGUN KEMITRAAN - STRIVE FOR EXCELLENCE - MENCAPAI KEUNGGULAN  AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI - KEBERLANJUTAN PROGRAM (SUSTAINABILITY PROGRAM) - PENINGKATAN KUALITAS KINERJA (PERFORMANCE QUALITY IMPROVEMENTS) - KOMITMEN THD ORGANISASI (ORGANIZATIONAL COMITMENT)  REVITALISASI POLRI - PENGUATAN INSTITUSI - TEROBOSAN KREATIF - PENINGKATAN INTEGRITAS QUICK WINS POLRI (I) 1. QUICK RESPONS (RESPONS TIME) 2. GARIS PANTAI 7.

POLMAS PERAIRAN (DANAU, PANTAI, SUNGAI) 8. POLMAS DESA (FKPM, BKPM) 9. INSPEKTUR TANGKAS 11. TITIK PERBATASAN BERPENDUDUK 12. CEGAH TEROR 13. BPKK (BALAI PELAYANAN KAMTIBMAS KELILING) 14. BRIMOB NUSANTARA 15.

SAMBANG NUSA (PATROLI POL AIR PULAU LUAR) 16. BARIKADE (KOMUNITAS SAMAPTA) 17. AKSES TRANSPARANSI ONLINE 18. HUKUM KEPOLISIAN ON LINE 19.

IPTEKPOL ONLINE 20. PERANGKAT INOVASI TEKNOLOGI KEPOLISIAN (PERINTEK) 21. KLINIK YANKES KELILING PROGRAM RENSTRA 1. PROGRAM DUKMA DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI 3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN 4.

PROGRAM LITBANG TEKNOLOGI KEPOLISIAN 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM KEPOLISIAN 6. PROGRAM DIKLAT POLRI 7. PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KAMTIB 1. PROGRAM KERMA KEAMANAN & KETERTIBAN 2. ROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN 4.

PROGRAM HAR KAMTIBMAS 5. PROGRAM LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA 6. PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMDAGRI BERKADAR TINGGI PROGRAM AKSELERASI 1.

PROGRAM PENANGGULANGAN 4 JENIS KEJAHATAN 2. PROGRAM PENGAMANAN PEMILU 3. PROGRAM PAM WIL PERBATASAN & PULAU TERLUAR 4. PROGRAM KERMA INTER DEPARTEMEN 5. PROGRAM KERMA DG LEMBAGA INTERNASIONAL 6. PROGRAM REFORMASI STRUKTURAL DEN 88 AT 7. PROGRAM REFORMASI STRUKTURAL POLAIR 8.

PROGRAM PEMBANGUNAN INAFIS 9. PROGRAM PEMBANGUNAN PUSIKNAS 10. PROGRAM PEMEKARAN WILAYAH 11.

PROGRAM RESTRUKTURISASI ORGANISASI POLRI 12. PROGRAM TATA KELOLA LOGISTIK 13. PROGRAM TATA KELOLA ASET 14. PROGRAM TATA KELOLA ANGGARAN 15.

PROGRAM SISTEM REMUNERASI 16. PROGRAM MANAJEMEN MUTU DAN KINERJA 17. PROGRAM REKRUITMEN PERSONEL 18. PROGRAM PEMBERDAYAAN KAPASITAS LITBANG POLRI 19. PROGRAM PAKTA INTEGRITAS, REWARD & PUNISHMENT 20. PROGRAM STANDAR BUDAYA MELAYANI 21.

PROGRAM SISTEM PENDIDIKAN POLRI 22. PROGRAM PENGEMBANGAN POLMAS 23. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADUAN ELEKTRONIK (SMS/EMAIL) 10 PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI 1. PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL; 2. MENINGKATKAN PEMBERANTASAN PREMAN, KEJAHATAN JALANAN, PERJUDIAN, NARKOBA, ILLEGAL LOGGING, FISHING, MINING, HUMAN TRAFFICKING DAN KORUPSI; 3. MEMPERBAIKI DAN MEMPERKUAT DENSUS 88 ANTI TEROR; 4.

MEMBENAHI KORPS RESERSE POLRI AGAR LEBIH PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MENJALANKAN TUGASNYA; 5. MENGIMPLEMENTASIKAN STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG SUDAH DISAHKAN MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR. 52 TAHUN 2010; 6.

MEMBANGUN KERJASAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YG PROAKTIF DLM RANGKA PENEGAKAN HUKUM & HAM; 7. MEMACU PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET POLRI; 8.

MENGGELAR SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DI BERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK, SEPERTI DI MAL, PERKANTORAN, DAN PUSAT KERAMAIAN LAINNYA; 9. MEMBANGUN LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE); 10.

MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI SERTA SISTEM INFORMASI TERPADU SERTA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2010; ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014 REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I (2004 – 2009) TINGKAT PELAKSANAAN: INSTANSIONAL REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II (2010 – 2014) TINGKAT PELAKSANAAN: NASIONAL DAN INSTANSIONAL SASARAN: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SASARAN: 1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT 3.

MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI AREA/ BIDANG PERUBAHAN: 1. ORGANISASI 2. TATA LAKSANA 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4. SDM APARATUR 5.

PENGAWASAN 6. AKUNTABILITAS 7. PELAYANAN PUBLIK 8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR AREA/BIDANG PERUBAHAN: 1.

KELEMBAGAAN (ORGANISASI) 2. Install Id Confirmation Id Office 2013. BUDAYA ORGANISASI 3. KETATALAKSANAAN 4. REGULASI-DEREGULASI 5. RIWAYAT HIDUP • • • • • • NAMA PANGKAT/NRP JABATAN TEMPAT LAHIR TGL LAHIR AGAMA:::::: Drs.

ANDJAJA, M.Hum. KOMBES POL/ 58040774 KARO REFORMASI BIROKRASI POLRI SUKABUMI ISLAM RIWAYAT JABATAN: 1. DANTON SABHARA DIS SABHARA POLDA METRO JAYA 2.

KANIT SERSE POLSEK METRO TAMBORA JAKBAR PMJ 3. WAKA POLSEK METRO PASAR MINGGU JAKSEL PMJ 4. WAKA POLSEK METRO KEB. BARU JAKSEL PMJ 5.

KAPOLSEK METRO CIPUTAT JAKSEL PMJ 6. KAPOLSEK METRO PASAR MINGGU JAKSEL PMJ 7. WAKA POLRES SAMPANG POLWIL MADURA POLDA JATIM 8. WAKA POLRES MOJOKERTO POLWIL SURABAYA POLDA JATIM 9. PABAN MADYA II SRENA POLDA SULSEL 10.

KAPOLRES MAJENE POLWIL PARE-PARE POLDA SULSEL 11. KAPOLRES JENEPONTO POLWIL BONE POLDA SULSEL 12. KAPOLRES LUWU POLWIL PARE-PARE POLDA SULSEL 13. WAKA POLWIL BONE POLDA SULSEL 14. KARO RENBANG POLDA NAD 15. KABID BINKUM POLDA NAD 16.

ASKAMTIBMAS PENGUASA DARURAT MILITER DAERAH NAD 17. ASISTEN V PENGUASA DARURAT SIPIL DAERAH PROV NAD 18. SEKRETARIS PENGUASA DARURAT SIPIL DAERAH PROV NAD 19. STAF SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH BRR NAD-NIAS 20. KARO RENBANG POLDA ACEH 21. KARO RENBANG POLDA JATENG 22.

KABAG MONEV 23. KARO RBP PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI PERMENPAN NO: PER/15/M.PAN/7/2008 Oleh: BRIGJEN POL Drs. ANDJAJA, M.Hum. KARO RBP SRENA POLRI Reformasi birokrasi RB MRPKN UPAYA UTK MELAKUKAN PEMBAHARUAN & PERUBAHAN MENDASAR THD SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, TERUTAMA ASPEK2: 1. KELEMBAGAAN (ORGANISASI) KETATALAKSANAAN (BUSINESS PROCESS) SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR • PERMASALAHAN YG AKIBATKAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TDK BERJALAN DENGAN BAIK HARUS DITATA ULANG ATAU DIPERBAHARUI • REFORMASI BIROKRASI ADL LANGKAH STRATEGIS UTK BANGUN APARATUR NEGARA AGAR LEBIH BERDAYA GUNA DLM EMBAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL. • RB DILAKS DLM RANGKA WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BAIK (GOOD GOVERNANCE) • OKI DIAMBIL LANGKAH2 YG MENDASAR, KOMPREHENSIF DAN SISTEMIK. RB MRPKN PROSES PEMBAHARUAN YG DILAKUKAN SCR BERTAHAP & BERKELANJUTAN, TDK SBG UPAYA ATAU TINDAKAN YG RADIKAL & REVOLUSIONER.

LATAR BELAKANG RB: • PRAKTEK KKN YG MSH TERUS BERLANGSUNG • TKT KUALITAS YAN PUBLIK YG BELUM MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT • TKT EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN PRODUKTIFITAS YG BLM OPTIMASL • TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YG MSH RENDAH • TINGKAT DISIPLIN & ETOS KERJA YG MSH RENDAH PROGRAM PERCEPATAN QUICK WINS • PROG INI DIMAKSUDKAN UTK BANGUN KEPERCAYAAN MASY. BBG UPAYA TERUTAMA BERANTAS KKN SERTA KAT KUALITAS YAN PUBLIK KHUSUSNYA YAN PERIZINAN, KAITAN BISNIS MAUPUN KEPENTINGAN HAK2 DASAR MASY YG PERLUKAN YAN CEPAT MUDAH DAN TERJANGKAU. PILIH PROGRAM YG PUNYA DAYA UNGKIT • PROGRAM PERCEPATAN DPT DGN MUDAH TERLIHAT & DPT DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT • HSL AKHIR PROGRAM INI PERBAIKAN CORE BUSINESS KRITERIA MENENTUKAN PROGRAM QUICK WINS 1.

LANGSUNG BERSENTUHAN DG KEBUT MINIMAL PUBLIK (MASY LUAS), BERINTERELASI, INTERAKSI & BERTRANSAKSI LANGSUNG DG PEMANGKU KEPENTINGAN 2. MRPKAN TUPOKSI K/L/PEMDA DG OUT PUT PRODUK UTAMA K/L/PEMDA 3. DPT DISELESAIKAN RELATIF CEPAT -/+ 12 BLN DG GUN SUMDA YG ADA. MANAJEMEN PERUBAHAN • DILAKS UTK PEROLEH PEMAHAMAN YG SAMA & KURANGI RESISTENSI DR PEGAWAI SERTA MEMASTIKAN PARTISIPASI PEGAWAI & MASY UMUM DLDM WUJUDKAN TATA KEPEMERINTAHAN YG BAIK.

OKI KEMITRAAN (KERMA), DUKUNGAN & PARTISIPASI AKTIF MASY MENJADI KUNCI KEBERHASILAN RB • PROSES KOMUNIKASI ATAU SOSIALISASI BAIK INTERNAL M/EKSTERNAL ADL KUNCI SUKSES UTK MENCAPAI PERUBAHAN POLA PIKIR, BUDAYA DAN NIALAI2 KERJA DR APARATUR NEGARA. • SCR MENDSR YG DIHARAP DR RB ADL PERUBAHAN PERILAKU BIROKRASI SBG PELAKU UTAMA & PUBLIK SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN SBG PENDUKUNG SERTA PENDORONG PERUBAHAN. PENATAAN SISTEM • PENATAAN SISTEM ADL JEMBATAN UTK MERUBAH POLA PIKIR, BUDYA & NILAI2 ORG. HSL AKHIR YG SANGAT DIHARAPKAN DR PROSES RB ADL PERUB YG SIGNIFIKAN DLM POLA PIKIR, BUDAYA & NILAI2 SERTA PERILAKU KERJA DR APARATUR NEGARA.

• TERCAPAINYA BUDYA KERJA YG BERORIENTASI PD KINERJA DAN YAN PUBLIK SERTA NILAI2 YG CERMINKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG TRANSPARAN, ADIL DAN AKUNTABEL. TABEL PROGRAM DAN GIAT RB (I) NO 1 PROGRAM ARAHAN STRATEGI KEGIATAN 1.

QUICK WINS KELUARAN A. DAFTAR PROGRAM PERCEPATAN B. RENC KERJA A. DAFTAR PER-UU B. DOK PENILAIAN ORG DOK CETAK BIRU RB K/L A. DOK STRAT MANAJ PERUBAHAN B. DOK RENC AKSI MANAJ PERUB A.

URAIAN JAB B. PROFIL KOMPETENSI C. INDEKS KINERJA UTAMA D. BOBOT & PRINGKAT JAB E. SISTEM REMUNERASI 2. PENILAIAN KINERJA ORG SAAT INI 3.

POSTUR BIROKRASI 2025 2 MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI 3 PENATAAN SISTEM ANSIS JAB, EV JAB & SIS REMUNERASI NO. 4 PROGRAM PENATAAN ORG KEGIATAN 1. REDEFINISI, VISI, MISI, STRATEGI 2. RESTRUKTURISASI 3.

ANALISA BEBAN KERJA PENYUSUNAN TATA LAKSANA YG HASILKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KELUARAN VISI, MISI & STRAT ORG YG BARU ORG YG RIGHT SIZING FORMULA KEBUT PEG DOK TATA LAKSANA SETIAP PROSES KERJA UTAMA & SUB PROSES YG ADA DLM ORG A.PENGADAAN PERANGKAT LUNAK B.PENGADAAN PERANGKAT KERAS C.PELATIHAN OPERATOR 5 PENATAAN TATA LAKSANA ELEKTRONISASI DOKUMENTASI/KEARSIPAN NO. 6 PROGRAM PENATAAN SISTEM MANJEMEN KEGIATAN 1. ASESMEN KOMPETENSI PERSONEL 2.

MEMBANGUN PENILAIAN KINERJA KELUARAN DOKUMEN ANALISA HSL ASESMENT SIST PENILAIAN KINERJA BERDASAR KOMPETENSI, TRANSPARAN & USER FRIENDLY SIS PENGADAAN & SELEKSI YG TRANSPARAN, ADIL DAN AKUNTABEL POLA PENGEMBANGAN & PELATIHAN DSR KOMPETENSI POLA ROTASI, MUTASI, PROMOSI DSR KOMPETENSI POLA KARIR A.SIS DATABASE PEG B.ADA PERANGKAT LNK C.ADA PERNGKAT KRS D.PELATIHAN OPR. MENGEMBANGKAN SISTEM PENGADAAN & SELEKSI 4. MENGEMBANGKAN POLA PENGEMBANGAN & PELATIHAN 5.

MEMPERKUAT POLA ROTASI, MUTASI, PROMOSI 6. MEMPERKUAT POLA KARIR 7. MEMBANGUN/MEMPERK UAT DATABASE PEGAWAI NO.

PROGRAM KEGIATAN KELUARAN 7 PENGUATAN UNIT ORG 1. PENGUATAN UNIT KERJA A.PROFIL UNIT KERJA B.DOK RENC AKSI 2. PENGUATAN UNIT KERJA DIKLAT A.PROFIL UNIT KERJA DIKLAT B.DOK RENC AKSI 3. PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA A.DOK USULAN PEMENUHAN SARPRAS, RENC PEMANFAATAN SERTA PELAKSANAANNYA B.DOK RENC. 8 PROGRAM PENYUSUSNAN PERAT PER UU AN KEGIATAN MEMETAKAN REGULASI, DEREGULASI, MENYUSUN REGULASI BARU KELUARAN REGULASI (ATURAN, KEBIJAKAN DAN PERUNDANGAN) YG KONDUSIF DLM ARTI SCR EFEKTIF MENDORORNG BERJALANNYA SISTEM YG DIHASILKAN DLM PROSES RB A.SISTEM PEMANTAUAN B.LAP PELAKS HUKUMAN DISIPLIN PEG A.DOK KODE ETIK B.RENC AKSI SOSIALISASI & INTERNALISASI 9 PENGAWASAN INTERNAL 1.

MENEGAKAN DISIPLIN KERJA 2. MENEGAKAN KODE ETIK REFORMASI BIROKRASI POLRI ADL UPAYA PENYEMPURNAAN & PERBAIKAN SISTEM BIROKRASI YG BERLAKU DI LINGKUNGAN ORGANISASI POLRI YG DINILAI SDH TDK SESUAI LAGI DGN DINAMIKA PERKEMBANGAN MASY SBG OBYEK YAN POLRI KRN PENGARUH LINGK LOKAL, GLOBAL MAUPUN REGIONAL DIKAITKAN DGN TKT KEPUASAN MASY SAAT INI YG MENGHARAPKAN TRANSPARANSI, KEPASTIAN HUKUM, KEMUDAHAN, KEADILAN SESUAI DGN TUPOK, FUNGSI DAN PERANAN POLRI.

 REFORMASI POLRI YG DIMULAI 1999 - ASPEK INSTRUMENTAL - ASPEK STRUKTURAL - ASPEK KULTUR  GRAND STRATEGY POLRI – RENSTRA - RENJA - TRUST BUILDING - MEMBANGUN KEPERCAYAAN - PARTNERSHIP BUILDING - MEMBANGUN KEMITRAAN - STRIVE FOR EXCELLENCE - MENCAPAI KEUNGGULAN  AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI - KEBERLANJUTAN PROGRAM (SUSTAINABILITY PROGRAM) - PENINGKATAN KUALITAS KINERJA (PERFORMANCE QUALITY IMPROVEMENTS) - KOMITMEN THD ORGANISASI (ORGANIZATIONAL COMITMENT)  REVITALISASI POLRI - PENGUATAN INSTITUSI - TEROBOSAN KREATIF - PENINGKATAN INTEGRITAS QUICK WINS POLRI (I) 1. QUICK RESPONS (RESPONS TIME) 2. GARIS PANTAI 7. POLMAS PERAIRAN (DANAU, PANTAI, SUNGAI) 8. POLMAS DESA (FKPM, BKPM) 9.

INSPEKTUR TANGKAS 11. TITIK PERBATASAN BERPENDUDUK 12. CEGAH TEROR 13. BPKK (BALAI PELAYANAN KAMTIBMAS KELILING) 14.

BRIMOB NUSANTARA 15. SAMBANG NUSA (PATROLI POL AIR PULAU LUAR) 16. BARIKADE (KOMUNITAS SAMAPTA) 17. AKSES TRANSPARANSI ONLINE 18. HUKUM KEPOLISIAN ON LINE 19. IPTEKPOL ONLINE 20.

PERANGKAT INOVASI TEKNOLOGI KEPOLISIAN (PERINTEK) 21. KLINIK YANKES KELILING PROGRAM RENSTRA 1. PROGRAM DUKMA DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI 3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN 4. PROGRAM LITBANG TEKNOLOGI KEPOLISIAN 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM KEPOLISIAN 6.

PROGRAM DIKLAT POLRI 7. PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KAMTIB 1. PROGRAM KERMA KEAMANAN & KETERTIBAN 2. ROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN 4. PROGRAM HAR KAMTIBMAS 5. PROGRAM LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA 6.

PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMDAGRI BERKADAR TINGGI PROGRAM AKSELERASI 1. PROGRAM PENANGGULANGAN 4 JENIS KEJAHATAN 2. PROGRAM PENGAMANAN PEMILU 3. PROGRAM PAM WIL PERBATASAN & PULAU TERLUAR 4. PROGRAM KERMA INTER DEPARTEMEN 5.

PROGRAM KERMA DG LEMBAGA INTERNASIONAL 6. PROGRAM REFORMASI STRUKTURAL DEN 88 AT 7. PROGRAM REFORMASI STRUKTURAL POLAIR 8. PROGRAM PEMBANGUNAN INAFIS 9.

PROGRAM PEMBANGUNAN PUSIKNAS 10. PROGRAM PEMEKARAN WILAYAH 11.

PROGRAM RESTRUKTURISASI ORGANISASI POLRI 12. PROGRAM TATA KELOLA LOGISTIK 13. PROGRAM TATA KELOLA ASET 14. PROGRAM TATA KELOLA ANGGARAN 15. PROGRAM SISTEM REMUNERASI 16. PROGRAM MANAJEMEN MUTU DAN KINERJA 17.

PROGRAM REKRUITMEN PERSONEL 18. PROGRAM PEMBERDAYAAN KAPASITAS LITBANG POLRI 19. PROGRAM PAKTA INTEGRITAS, REWARD & PUNISHMENT 20. PROGRAM STANDAR BUDAYA MELAYANI 21. PROGRAM SISTEM PENDIDIKAN POLRI 22. PROGRAM PENGEMBANGAN POLMAS 23. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADUAN ELEKTRONIK (SMS/EMAIL) 10 PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI 1.

PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL; 2. MENINGKATKAN PEMBERANTASAN PREMAN, KEJAHATAN JALANAN, PERJUDIAN, NARKOBA, ILLEGAL LOGGING, FISHING, MINING, HUMAN TRAFFICKING DAN KORUPSI; 3. MEMPERBAIKI DAN MEMPERKUAT DENSUS 88 ANTI TEROR; 4. MEMBENAHI KORPS RESERSE POLRI AGAR LEBIH PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MENJALANKAN TUGASNYA; 5. MENGIMPLEMENTASIKAN STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG SUDAH DISAHKAN MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR.

52 TAHUN 2010; 6. MEMBANGUN KERJASAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YG PROAKTIF DLM RANGKA PENEGAKAN HUKUM & HAM; 7. MEMACU PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET POLRI; 8. MENGGELAR SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DI BERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK, SEPERTI DI MAL, PERKANTORAN, DAN PUSAT KERAMAIAN LAINNYA; 9. MEMBANGUN LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE); 10. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI SERTA SISTEM INFORMASI TERPADU SERTA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2010; ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014 REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I (2004 – 2009) TINGKAT PELAKSANAAN: INSTANSIONAL REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II (2010 – 2014) TINGKAT PELAKSANAAN: NASIONAL DAN INSTANSIONAL SASARAN: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SASARAN: 1.

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT 3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI AREA/ BIDANG PERUBAHAN: 1. ORGANISASI 2.

TATA LAKSANA 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4. SDM APARATUR 5. PENGAWASAN 6. AKUNTABILITAS 7. PELAYANAN PUBLIK 8.

MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR AREA/BIDANG PERUBAHAN: 1. KELEMBAGAAN (ORGANISASI) 2. BUDAYA ORGANISASI 3. KETATALAKSANAAN 4. REGULASI-DEREGULASI 5.